Ini komentar kritis Komisi X DPR tentang roadmap pendidikan

Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang disusun untuk tahun 2020-2035 dikritik oleh Panja PJP Komite X DPR.

PJP perlu dikritisi karena akan menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan dampak yang akan ditimbulkannya. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum Komite X PJP DPR RI dengan para ahli.

Rapat pada Rabu (11/11/2020) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti ini bertujuan untuk menghimpun masukan yang komprehensif dari para ahli sebagai rekomendasi Komisi X DPR RI untuk PJP. .

Kemendikbud telah menyusun roadmap pendidikan tahun 2020 hingga 2035 yang salah satunya sebagai upaya menjawab tantangan pendidikan

nasional dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan segala dampak selanjutnya, kata Agustina. dari situs web DVR RI.

Baca Juga: Kemendikbud: Inilah 8 Tips Mendorong Kreativitas Anak

Menurut dia, dokumen konsep PJP disampaikan pada rapat kerja 2 Juli 2020 dan didiskusikan dengan Komisi X. Komisi X ingin memberikan beberapa komentar.

apa catatannya?

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan ke dalam email Anda.
email pendaftaran

  1. PJP sebagai dokumen negara yang akan menjadi dasar kebijakan pendidikan pada tahun 2035 belum dikaruniai landasan hukum dan kajian dalam bentuk teks ilmiah.
  2. Platform pendidikan digital sebagai bagian dari transformasi pendidikan di PJP belum mencerminkan keragaman kebutuhan di daerah dalam hal: kurikulum
    kualitas pendidikan
    dan pimpinan satuan pendidikan
  3. PJP Indonesia tidak termasuk layanan berikut: penyandang disabilitas
    Program pascasarjana untuk guru non-ASN
    Layanan non-diskriminasi untuk lembaga pendidikan negeri dan swasta
    Skema anggaran pendidikan saat memenuhi 20 persen dari APBN dan APBD
    dan memastikan realisasi anggaran digunakan untuk pendidikan

Selain itu, menurut Agustina, karakteristik dan kompetensi siswa Pancasila juga perlu disempurnakan lagi.

Tentunya dengan menambah substansi atau nilai kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi.

“Berdasarkan uraian di atas, Komite X PPR RI memandang perlu melakukan pengawasan berupa Panja PJP yang terarah,” ungkapnya.

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id

Rate this post